Secara administratif Kotagede termasuk dalam sebagian wilayah Kota Yogyakarta, yaitu Kelurahan Prenggan dan Purbayan, sebagian lagi termasuk dalam wilayah Kabupaten Bantul, yaitu Desa Jagalan. Menurut data hasil studi dalam International Symposium and Workshop for Asia and West Pacific Network Urban Consevation (AWPNUC,1996) bangunan rumah tinggal yang berfungsi sebagai tempat usaha di sekitar Jl. Mondorakan ada sejak tahun 1870. Industri kerajinan perak di kelurahan Prenggan terkenal sejak tahun 1920, sehingga sepanjang Jl. Kemasan terlihat dominasi usaha perdagangan kerajinan perak.

Jaringan jalan terbentuk akibat lalu lintas perdagangan, berorientasi ke Pasargede. Panembahan Senopati sebagai penguasa Mataram sejak tahun 1575 M, mulai mengembangkan kawasan Kotaraja Mataram dengan membangun benteng mengelilingi Dalem dari bahan batu kapur dan selesai tahun 1592 M. Gempa bumi besar tanggal 10 Juni 1867 M pada masa pemerintahan Hamengku Buwono VII, merobohkan 1166 bangunan rumah, termasuk pagar keliling komplek Masjid Ageng Mataram. Perumahan tradisional milik keturunan keluarga pengikut Pangeran Diponegoro yang dibangun sekitar tahun 1830 M setelah selesainya perang tetap utuh dan saat ini lebih dikenal dengan nama “between two gates”. Periode setelah tahun 1867 M sampai tahun 1934 M diidentifikasi sebagai masa pembangunan kembali bangunan-bangunan yang rusak akibat gempa di kawasan Kotagede. Pemugaran Makam Hastorenggo oleh Hamengku Buwono VIII diresmikan  4 Agustus 1934 M sebagai pertanda masa pembangunan kembali kawasan Kotagede. Tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa besar lagi yang menyebabkan beberapa bangunan di Kotagede roboh.

Kotagede sebagai sebuah unit geografis yang bersejarah, pada awal abad ke-20 tidak lagi menunjukkan dirinya sebagai sebuah ibukota dari salah satu bekas ibukota kerajaan Mataram Islam abad ke-17. Kecuali nama yang melekat pada wilayah ini yaitu : masjid, makam, dan legenda yang terus hidup di dalam masyarakatnya. Tembok-tembok kota dan tata ruang kota yang ditersisa pada awal abad ke-20 tidak lagi menunjukkan masa lalu sebuah Kotaraja. Perpindahan pusat kerajaan Mataram dari Kotagede telah menjadikan salah satu kota yang dibangun dalam konsep lokal itu berubah identitas menjadi kota para abdi dalem yang bertugas menjaga makam dan masjid kerajaan. Status khusus itu tidak berubah setelah palihan nagari tahun 1775 (perjanjian Gianti), ketika wilayah Kotagede dibagi dua mengikuti pembagian kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Pada masa Perang Diponegoro di dekade ke tiga abad ke-19, beberapa perubahan mulai terjadi di dalam masyarakat Kotagede. Selain abdi dalem yang sangat dihormati karena fungsi kulturalnya, lapisan atas kota ini diisi oleh interprenur dari luar yang masuk ke Kotagede untuk meneruskan aktivitas ekonomi mereka Kelompok perajin dan pedagang di Kotagede secara perlahan mulai berkembang dan secara sosio-kultural memiliki ikatan kuat dengan keraton.

Perubahan besar terjadi setelah reorganisasi Praja Kejawen tahun 1910. Penghapusan pemilikan tanah yang mengiringi reorganisasi itu mengakibatkan abdi dalem kehilangan sumber ekonomi sehingga tidak mampu bersaing dengan perajin. Kemampuan ekonomi sebagian besar abdi dalem jatuh ke level buruh harian dan petani. Abdi dalem itu masih dihormati karena posisi sebagai penjaga tempat-tempat suci dan dianggap sebagai simbol budaya dalam hubungan antara Kotagede dengan keraton. Perubahan itu dapat dilihat pada komposisi demografis kota ini pada awal dekade ketiga abad ke-20. Data tahun 1922 dari 1073 pemilik rumah di Kotagede, 19,7% merupakan pedagang beserta perajin kaya dan 63,1% adalah perajin dan pedagang eceran. Abdi dalem bersama-sama pegawai pemerintah berjumlah 8,5%, buruh dan petani berjumlah 8,7%.

Keadaan itu mengakibatkan sektor non-pertanian di Kotagede berkembang sangat cepat pada awal abad ke-20. Kotagede berkembang menjadi pusat industri yang dikuasai oleh interprenur bumiputera. Kotagede sedang berubah dari kota para perajin kerajaan menjadi pusat industri dan perdagangan bumiputera untuk mendukung para petani di daerah sekitarnya. Jumlah buruh yang dipekerjakan di Kotagede bertambah besar sejak awal abad ke-20. saudagar dan pemilik perusahaan kerajinan mempekerjakan penduduk lokal maupun pekerja yang datang dari luar Kotagede.

Pekerja dan pemilik modal memiliki peran yang penting dalam transformasi perbedaan ideologi di Kotagede sejak tahun 1920-an. Masyarakat tidak lagi terbagi menjadi santri dan abangan, tetapi juga antara Islam dan komunisme. Pembagian itu tidak didasarkan pada perbedaan kelas sosial, antara pekerja dan pemilik modal melainkan sifat politis ideologis yang melintasi batas kelas. Kotagede secara tradisional dikenal sebagai pusat kegiatan Muhammadiyah yang memiliki kecenderungan berlawanan dengan komunisme yang mampu menggalang dukungan kuat dari penduduk lokal di Kotagede. Konfrontasi terbuka terjadi antara kedua kelompok tersebut pada tahun 1924. Kondisi ekonomi penduduk Kotagede terkena pengaruh resesi ekonomi tahun 1930-an. Pedagang dan perajin Kotagede banyak mengalami kebangkrutan karena sebagian besar pembeli potensial juga mengalami krisis yang sama. Ekonomi Kotagede didukung oleh berkembangnya bisnis baru yang berkaitan dengan daur ulang alat-alat yang terbuat dari perak, tembaga, kuningan, dan perunggu segera setelah masa tersulit dari krisis telah dilewati.

Alun-alun Kotagede diduga berada di luar benteng Dalem, karena saat ini juga masih dapat dilihat keberadaan pagar keliling berupa pasangan batu putih yang berada di antara kampung Dalem dan kampung Alun-alun, sementara lokasi Pasargede berada lebih jauh lagi dari Dalem Kedaton, yaitu di sebelah utara lokasi kampung Alun-alun. Gambaran kegiatan pasar saat itu, sesuai arti pasar menurut tata bahasa Jawa kuno yaitu sebuah tanah lapang atau ruang terbuka dengan beberapa pohon sebagai tempat berteduh penjual. Disimpulkan lokasi pasar saat ini merupakan situs sejarah yang harus dijaga dan dipelihara kelestariannya, apalagi berada di kawasan konservasi Kotagede.

Karakteristik komponen di Kotagede, meliputi the road system, the wall, the canal, the market, the Mosque, the square (alun-alun), the Dalem Kraton or Palace and settlements with some toponimies. Situs tinggalan sejarah merupakan artefak yang jauh dari jangkauan kehidupan masa kini (modern), tetap terjaga keasliannya sebagaimana masyarakat Kotagede yang tetap hidup pada masa lalunya, sehingga dalam mengembangkan kawasan tidak bisa hanya berlandaskan nilai material saja tetapi harus memperhatikan nilai-nilai yang tetap dilestarikan oleh warga lokal.
Perubahan tata ruang di Kotagede terjadi sejak periode 1910 M akibat perubahan status kepemilikan tanah setelah tumbuhnya gerakan kebangkitan nasional dan gerakan Islam modern di Kotagede. Periode selanjutnya antara tahun 1930 sampai tahun 1960 Kotagede mengalami penurunan sektor ekonomi, baru bisa bangkit kembali setelah tahun 1960 ditandai oleh kebangkitan usaha dari kelompok pengusaha baru dibidang kerajinan perak dan usaha perdagangan. Terjadi pula pemanfaatan lahan di dalam situs Dalem untuk perumahan yang berani meninggalkan kaidah arsitektur tradisional dengan konsep kosmologis Islam-Jawa. Pergeseran dan perubahan tata nilai ini sejalan waktu serta bersifat alamiah, sedangkan yang harus diantisipasi bila bersifat destruktif.

Oleh : Tjahja Tribinuka
Dosen Jurusan Arsitektur ITS